"Bahwa antara yang menjadi usulan pemerintah masih belum ada titik temu dengan sikap terutama komisi VII, tapi dalam hal ini pimpinan sepenuhnya memberi dukungan kepada komisi VII, subsidi listrik tidak perlu diubah," ungkap Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, saat ditemui usai menghadiri rapat konsultasi bersama DPR, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Dia mengaku, dari pihak Kementerian Keuangan mengusulkan alternatif. Di mana alternatif tersebut menyebutkan tambahan dari subsidi listrik yang kurang berasal dari cadangan Resiko Fiskal.
"Usulan pemerintah kan Rp93 triliun, tapi yang disetujui hanya Rp64 triliun marjin itu yang nantinya diambil dari cadangan risiko fiskal. Tapi itu belum bisa disepakati, masih dalam forum lobi," akunya.
Dilanjutkannya, hal yang berkaitan dengan cadangan risiko fiskal tersebut sepenuhnya menjadi wewenang dari Badan Anggaran (Banggar) DPR, bukan menjadi wewenang Komisi VII DPR. Menurutnya, yang menjadi wewenang komisi VII hanyalah mengizinkan atau tidak anggotanya ikut pembahasan lanjutan di Banggar.
Sore ini memang dilakukan rapat konsultasi dengan DPR terkait dengan subsidi listrik. Selanjutnya, rapat konsultasi tersebut akan dilanjutkan dengan rapat lanjutan di Banggar.
Adapun pengambilan keputusan selanjutnya jika ternyata belum ada kesepakatan menurutnya dengan cara pemungutan suara yaitu di Banggar dan bisa saja pengambilan keputusan di rapat Paripurna. "Tapi yang jelas 29 Maret harus sudah selesai," tandasnya
0 komentar:
Posting Komentar