Wacana Pemindahan Ibukota Negara Ke Palangkaraya

      Wacana pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mendapat dukungan penuh dari salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalteng, Hamdani. Menurutnya, rencana pemindahan ini tentu saja perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

   "Tentunya, rakyat Kalteng penuh harap, pemindahan itu terealisasi. Warga Palangkaraya akan bangga bila dijadikan alternatif sebagai tempat pemindahan ibu kota dari Jakarta," katanya dalam dialog di Gedung DPR, Senin (2/8/2010).
Hamdani menandaskan, dengan luas 2.678,51 km2, Palangkaraya tentu siap dan rakyat Palangkaraya tentu akan dengan senang hati bila itu terwujud.



    "Kalau rakyat Palangkaraya berharap ini bisa diwujudkan. Hanya saja, perlu dukungan semua pihak, terutama pemerintah dan DPR RI melalui sebuah UU," kata Hamdani.
Sementara itu, salah seorang pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengungkapkan, sejak tahun 1986 hingga sekarang, Kota Jakarta memang makin semrawut. Sementara otonomi daerah yang dijadikan solusi sejak tahun 2001, saat ini tak berdampak apa-apa, malah cenderung mengancam desintegrasi NKRI.

    
Dijelaskan, otonomi daerah hanya menambah pemekaran daerah menjadi 491 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah bersama DPR mengkaji dan membuat blue print mengganti Jakarta sebagai ibu kota negara.
"Tak bisa terlalu berharap pada Pemda DKI yang hanya melakukan perubahan secara parsial dan memaksakan Jakarta sebagai ibu kota. Yang ada, Jakarta, tambah semrawut, dan dampak negatifnya lebih besar," kata Siti Zuhro.
Dari berbagai sudut pandang, dengan infrasktruktur yang semrawut, ujarnya, Jakarta memang tidak layak lagi sebagai ibu kota negara.
"Sesungguhnya wacana pemindahan ibu kota ini sudah muncul sejak era Soekarno dengan ibu kota Palangkaraya. Di era Orde Baru, sampai era reformasi sekarang ini. Tapi, munculnya wacana ini selalu reaktif, emosional, dan akibat terjadi kegelisahan," imbuh Hajrianto Tohari, Wakil Ketua MPR.
Dia juga mencontohkan, dari kondisi Jakarta yang macet, bukannya berdasarkan pemikiran dan kajian yang mendalam terhadap rencana pemindahan ibu kota itu sendiri. Hajriyanto menegaskan, pemindahan ibu kota perlu ada kajian mendalam.
Kajian-kajian yang dilakukan meliputi aspek sosial politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, kependudukan, dan sebagainya yang semuanya tumplek di Jakarta.